EMPAT LAWANG, literaturtv.id – (10 Maret 2026) Sebuah dugaan korupsi telah menggemparkan lingkungan pendidikan di SD 19 Desa Fajar Bakti, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang. Beberapa sumber yang tidak ingin disebutkan mengaku, terdapat indikasi penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2019-2025 yang seharusnya digunakan untuk keperluan pembangunan dan operasional sekolah.
Dilaporkan, dana yang bersangkutan berasal dari alokasi pemerintah pusat untuk program BOS. Namun, terdapat kecurigaan bahwa sebagian dana tersebut tidak digunakan sesuai dengan rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan. Beberapa item yang seharusnya ,seperti ruang kelas dan pembelian peralatan pendidikan, tidak berjalan sesuai jadwal atau bahkan tidak terlaksana dengan maksimal, .
Wali murid yang menjadi sumber informasi menyampaikan kekhawatirannya terkait kondisi sekolah yang tidak kunjung membaik meskipun telah ada alokasi dana bos. “Kami sebagai wali murid berharap dana yang digunakan untuk sekolah benar-benar bermanfaat bagi anak-anak kami. Namun, hingga saat ini, kami belum melihat perubahan yang signifikan,” ujar salah satu wali murid.
Ketika tim yang melakukan pantauan datang ke sekolah untuk meminta konfirmasi tatap muka, bendahara sekolah menyampaikan bahwa kepala sekolah tidak berada di sekolah dan tidak dapat ditemui. Namun, yang menjadi janggal, beberapa siswa dan warga sekitar yang kebetulan berada di sekitar sekolah mengungkapkan informasi bahwa kepala sekolah ada di dalam ruang kerjanya saat itu.
Ketika akhirnya berhasil dikonfirmasi,melalui pesan WhatsApp ke kepala sekolah ia menyampaikan bahwa dirinya sebagai PLT kepala sekolah..
Aktivis Cenci Riestan, yang juga ketua Komunitas Pemantau Dana Pendidikan Kabupaten Empat Lawang, mengungkapkan temuan awal yang mengkhawatirkan setelah melakukan pemeriksaan mendalam terhadap berkas administrasi sekolah selama tiga minggu terakhir. “Kami tidak sembarangan mengeluarkan tuduhan. Selama proses pemantauan, tim saya telah mengumpulkan bukti berupa dokumen SPJ asli, bukti foto kondisi sekolah, serta keterangan dari beberapa pihak yang memiliki akses langsung ke proses penggunaan dana,” jelasnya dalam jumpa pers yang digelar di kediamannya.
Ia menambahkan, “Selain ketidakjelasan mengenai keberadaan kepala sekolah, kami juga menemukan dugaan manipulasi tanda tangan pada berkas-berkas terkait penggunaan dana BOS. Beberapa tanda tangan yang seharusnya dibuat oleh orang berbeda – dan dapat di lihat di bukti kuwitasi dan asestensi siswa dalam kegiatan ekstrakulikuler pramuka– terlihat sangat mirip dalam bentuk alur dan tekanan pena, seolah-olah hanya satu orang yang menandatangani seluruh dokumen. Kami telah menyimpan contoh dokumen tersebut untuk menjadi bahan pemeriksaan lebih lanjut.”
“Saya juga kasihan terhadap guru honorer atau P3K PW yang mendapatkan gaji hanya 200 ribu sampai 300 ribu saja,” ujar Cenci dengan nada prihatin. Ia menegaskan, “Sedangkan belanja sekolah yang saya duga tidak terlalu emergency malah diutamakan, seperti ATK yang saya duga harganya bengkak. Saya secara resmi meminta Inspektorat Kabupaten Empat Lawang untuk memeriksa berapa banyak kertas yang dikeluarkan dalam anggaran dan berapa banyak bukti fisik yang ada di sekolah, bukan hanya kertas saja tetapi juga seluruh ATK lainnya.”
Pada kesempatan yang sama, bendahara sekolah yang ditemui di lokasi mengaku tidak dapat memberikan klarifikasi lebih lanjut karena tidak ingat lagi apa saja yang direalisasikan serta menyampaikan bahwa data yang kami prole adalah tidak benar yang dilihat dari dana BOS tahun 2025. Namun, ia mengungkapkan beberapa item yang ia sebut telah dibiayai dari dana tersebut. “Ada wifi gratis yang kami pasang untuk keperluan belajar mengajar, dan juga ada pembayaran pulsa listrik sebesar Rp 21 ribu per bulan,” ujarnya sambil menambahkan bahwa ia tidak dapat memberikan bukti atau rincian lebih lanjut mengenai penggunaan dana lainnya.
Selain itu, terdapat dugaan penyalahgunaan dana pada pembelian barang-barang sekolah. Dokumen yang diperoleh menunjukkan bahwa pihak sekolah mengeluarkan anggaran untuk pembelian 2 buah lemari dengan harga Rp 2.500.000 per buah sebanyak 2 buah Namun, ketika diperiksa langsung di sekolah, lemari yang ada ternyata memiliki kualitas yang tidak sesuai dengan harga yang tercatat, bahkan harga pasar untuk jenis lemari yang sama jauh lebih rendah dari yang dibelanjakan.
Ketika dimintakan konfirmasi terkait kasus ini, Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Dasar Kabupaten Empat Lawang hanya terdiam dan tidak memberikan tanggapan apapun, meskipun telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan klarifikasi terkait dugaan yang muncul.
“Ada banyak ketidaksesuaian lainnya yang kami temukan, mulai dari nominal anggaran yang tercatat dengan realisasi yang tidak sesuai, hingga jumlah barang yang dicatat dalam SPJ tidak sama dengan yang sebenarnya ada di sekolah,” papar Cenci Riestan dengan tegas. Ia menyebutkan beberapa contoh konkret, yang sudah kami siapkan
“Kami juga menemukan bahwa beberapa item dalam dokumen SPJ dicatat dengan harga yang melambung hingga dua kali lipat dari harga pasar saat ini. Ini bukan hanya masalah kecil, melainkan tindakan yang jelas merugikan negara dan anak-anak kita yang berhak mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak,” tambahnya.
Tim juga menduga bahwa pihak sekolah bukanlah pihak yang membuat SPJ terkait penggunaan dana BOS tahun 2025. “Berdasarkan hasil pantauan dan pemeriksaan dokumen awal, terdapat indikasi bahwa SPJ dibuat oleh pihak luar dan hanya ditandatangani oleh perwakilan sekolah tanpa adanya pemahaman yang jelas mengenai isi dan realisasi yang tercatat,serta hasil pengamatan dari ucapan bendahara , ungkap Cenci Riestan. Ia menambahkan bahwa timnya telah menyerahkan seluruh data dan bukti yang terkumpul kepada pihak berwenang dan akan terus mengawal proses penyelidikan hingga menemukan kebenaran.
Peristiwa ini menjadi sorotan masyarakat karena korupsi di sektor pendidikan tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga berdampak pada kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa. Semoga penyelidikan dapat segera menemukan kebenaran dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.
@#anton dan tim
